RSS

Dinamika Sejarah Deklarasi Juanda

08 Apr

Perairan Indonesia merupakan perairan yang memiliki banyak potensi. Potensi itu terlihat dengan jelas melalui banyak sumber daya yang beraneka ragam dalam  perairannya. Seiring perkembangan dalam sejarah Indoneisa, perairan Indonesia menjadi salah satu hal yang sangat vital dalam berbagai kegiatan. Berbagai kegiatan itu berupa kegiatan perdagangan, transportasi, mata pencaharian, hiburan, dan sebagainya. Dari berbagai kegiatan tersebut, terciptalah potensi-potensi yang istimewa. Potensi-potensi  ini mempengaruhi bangsa lain sehingga ada keinginan dari mereka untuk menguasai daerah kedaulatan.

Dalam wilayah kedaulatan yang dimiliki Indonesia, terutama untuk perairan, tentu hal ini menjadi sesuatu yang penting. Kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda dengan waktu yang tidak sebentar. Selama penjajahan tersebut, banyak sekali pergolakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pergerakan mulai dari organisasi hingga pemberontakan yang melimpahkan tumpah darah rakyat Indonesia. Pemerintah Belanda yang pada akhirnya tergantikan oleh pemerintah Jepang harus menelan pil pahit bahwa kekuasaan berganti. Namun, tokoh-tokoh pergerakan tetap melawan adanya imperialisme tersebut dengan cara berjuang baik secara diplomasi maupun aksi kolektif terhadap pemerintah. Ketika rakyat merebut kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, masih ada perlawanan terhadap para penjajah. Belanda masih ingin merebut wilayah kedaulatan Indonesia dengan strategi-strategi yang mereka gunakan karena masih merasa wilayah Indonesia masih dikuasai Belanda. Hal ini menuntut rakyat Indonesia untuk melawan dalam bentuk diplomasi dan aksi secara fisik. Perjuangan tersebut terus berlangsung hingga terjadinya perebutan wilayah Irian Barat. Perebutan Irian Barat antara Indonesia dangan Belanda membuat hubungan antara kedua negara tersebut menjadi renggang, bahkan putus. Oleh karena itu, Indonesia harus mempertahankan wilayah dan kedaulatan negara demi terwujudnya Indonesia yang bebas dari penjajah.

Indonesia mendapatkan ancaman dari dalam dan luar.[1] Ancaman dari dalam adalah ancaman berupa pemberontakan-pemberontakan. Pemberontakan-pemberontakan tersebut bersifat sparatis. Ancaman dari luar adalah sengketa antara Belanda dengan Indonesia tentang Irian Jaya. Hal ini sungguh membuat prihatin Indonesia dalam situasi dan kondisinya. Belum lagi, suasana perang dingin antara AS dan US yang pada saat itu sedang marak mempengaruhi jalannya deklarasi tersebut. AS menolak deklarasi, sedangkan US mendukungnya.

Dalam mempertahankan wilayah dan kedaulatan tersebut, Indoneisia harus memiliki kekuatan wilayah yang kuat dan pengakuan dari dunia internasional tentang Indonesia itu sendiri. Penguatan kedaulatan dapat diperkuat dari sisi hukum, sedangkan penguatan wilayah dapat dilakukan dengan perluasan batas-batasnya. Indonesia memiliki pulau besar dan kecil sejumlah 18000. Oleh karena itu, penting sekali jika wilayah perairan diprioritaskan. Belanda mewarisi Indonesia sebuah Undang-Undang Ordonansi yang bernama Territoriale Zee En Maritime Kringen Ordonnantie 1939. Undang-undang ini berisi bahwa batas territorial laut Indonesia dihitung dari jarak pulau terluar pada saat surut sejauh 3 mil. Jadi, batas territorial Indonesia setelah 3 mil, baik di dalam maupun di luar perairan Indonesia menjadi wilayah asing, bukan wilayah Indonesia. Hal ini tentunya sangat tidak relevan bagi bangsa Indonesia sehingga wilayah Indonesia yang di bagian dalam perairannya menjadi lebih mudah untuk dimasuki kapal-kapal internasional. Ini menjadi salah satu alasan Indonesia mengapa ingin mengajukan peraturan baru dengan jalan deklarasi Juanda.

Pad a masa itu pula, Indonesia juga sedang mengalami konflik dengan Belanda karena adanya perebuatan wilayah Irian Barat. Indonesia harus berjaga-jaga terhadap wilayah kedaulatannya selain perebuatan Irian Barat tersebut. Untuk menjaga kerawanan dari masalah itu, Indonesia harus memperkuat kedudukan wilayahnya agar dapat meminimalisir adanya ekspansi. Salah satu kedaulatan yang harus dipertahankan selain Irian Barat adalah wilayah perairan Indonesia, baik perairan dalam maupun luar Indonesia. Oleh karena itu, harus ada perombakan hukum perairan agar dapat mempertahankan wilayah perairan negara kita. Deklarasi Juanda adalah salah satu jalan keluarnya.

Deklarasi Juanda disahkan pada tanggal 13 Desember 1957. Perdana Menteri Juanda Kartawijaya mengesahkan adanya deklarasi tersebut. Isi inti dari deklarasi itu adalah Batas territorial perairan Indonesia yang awalnya memiliki jangkauan sejauh 3 mil berubah menjadi jangkauan sejauh 12 mil jika diukur dari titik ujuang terluar pulau-pulau Indonesia pada saat surut. [2]Jika kita melihat secara keseluruhan, luas perairan Indonesia sebesar 5, 8 juta km2 dengan potensi sumber daya ikan diperkirakan sebesar 6, 7 juta ton per tahun.[3] Dari deklarasi tersebut juga, Indonesia mengajukan diri sebagai negara kepulauan.[4] Jalannya deklarasi Juanda menggerakkan politik bebas aktif [5]-nya Indonesia. Walaupun Indonesia mengeluarkan aksi sepihak penerapan negara kepulauan, Indonesia tetap membutuhkan dukungan dari negara-negara tetangga untuk menrundingkan penerapan negara kepulauan itu demi eksistensi negara itu sendiri.[6]

Perjuangan untuk mengesahkan deklarasi itu diimplementasikan ke dalam usaha pengakuan internasional. Salah satunya, Indonesia masuk ke dalam  United Nations Conference on The Law of Sea (UNCLOS I) di Jenewa tahun 1958, namun gagal. Dalam reaksi terhadap deklarasi tersebut, ternyata banyak negara yang tidak setuju. Konsep ini tidak disetujui oleh AS, Australia, Inggris, Netherland, dan New Zealand,  sedangkan yang menyetujui hanya USSR dan RRC.[7] Akibatnya, Indonesia gagal dalam pengakuan kedaulatan perairan internasional. Karena kegagalan tersebut, Indonesia terus berusaha untuk mencapai UNCLOS selanjutnya, yakni UNCLOS II (1960). Kali ini, Indonesia menyiapkan UU No. 4 pengganti peraturan pemerintah. Akan tetapi, usaha membawa konsepsi seperti itu juga gagal karena memberikan pengaruh yang kecil terhadap negara lain sehingga tidak banyak yang setuju. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi gagal kembali. Selanjutnya, Indonesia bersiap kembali dalam usaha pengakuan deklarasi tersebut. Kalini ini, Indonesia menyusun strategi dengan mendekati negara-negara dari berbagi organisasi dunia untuk memperoleh dukungan nantinya. Indonesia mendekati negara-negara ASEAN, Organisasi Persatuan Afrika (OPA), Konferensi Non Blok, dan negara-negara Arab. Selain itu, Indonesia juga menetapkan persetujuan dengan negara-negara tetangga mengenai penetapan batas laut territorial dan landasan kontinen.[8] Persetujuan ini tentunya berarti juga memperoleh pengakuan secara tidak langsung terhadap negara-negara tetangga. Pada saat terjadinya UNCLOS III tahun 1982, Indonesia mendapatkan pengakuan deklarasi tersebut secara internasional. Dengan demikian, Indonesia berhasil dalam memperjuangkan kedaulatan perairan.

Dalam deklarasi Juanda, terdapat batas-batas wilayah yang telah disahkan dengan pengakuan hukum internasional. Batas-batas wilayah itu dijelaskan dalam peraturan pasal 3. Pasal 3 berbunyi setiap negara punya hak untuk menetapkan lebar laut territorial tidak lebih dari 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.[9] Ada tiga batasan yang bernama zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil yang diukur dari garis pangkal pantai. Jika zona tambahan tunduk pada kedaulatan negara secara mutlak, zona tambahan tunduk pada jurisdiksi pengawasan negara pantai.[10]Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebih 200 mil dari garis pangkal tempat laut territorial diukur. Zona ini punya tujuan untuk eksploitasi, eksplorasi, konservasi, dan ppengelolaan sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati.[11] Landas kontinen dalam salah satu pengertian konvensi hukum 1982 merupakan dasar laut dan tanah di bawahnya sampai 200 mil dari garis pangkal di mana laut territorial diukur.[12]

Dengan adanya deklarasi Juanda ini, perairan Indonesia memiliki dampak yang sangat besar. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia. Negara Indonesia memperoleh wilayah perairan yang sangat luas sehingga dapat menampung lebih banyak sumber daya perikanan untuk kemakmuran bangsa Indonesia. dengan adanya deklarasi Juanda juga, Indonesia mampu memperoleh pangakuan kedaulatan perairan secara internasional dalam landasan structural dan konsepsi hukum. Secara tidak langsung, Indonesia juga memperoleh penguatan ketahanan nasionalnya di bidang perairan karena mendapatkan pengakuan wilayah perairan dalam di Indonesia itu sendiri

Deklarasi Juanda merupakan sebuah pemicu dalam konteks kedaulatan perairan di Indonesia. deklarasi ini. Sejarah perairan Indonesia mencatat bahwa deklarasi Juanda mampu mengubah Indonesia menjadi negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan seluas 5, 8 juta km2. Deklarasi Juanda sangat berpengaruh besar terhadap wilayah kedaulatan Indonesia karena mampu memperluas wilayah perairan Indonesia dan membantuk suatu  landasan structural perairan Indonesia dengan batas-batas perairan yang lebih luas. dengan adanya deklarasi Juanda, Indonesia berpotensi untuk meningkatkan kemakmuran Indonesia karena dapat memperoleh sumber daya perikanan yang lebih banyak dengan wilayah perairan yang lebih luas. Namun, Indonesia sendiri belum mampu memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Indonesia masih berorientasi kepada pengembangan wilayah daratan. Jadi, eksploitasi sumber daya perikanan yang ada dalam wilayah perairan Indonesia masih belum terlalu dimanfaatkan oleh permerintah. Padahal, jika potensi ini lebih dimanfaatkan secara total dengan batasan-batasan yang ada, Indonesia mampu menaikkan tingkat kemakmuran rakyat. karena Indonesia masih belum terlalu memusatkan pengembangan wilayah kelautan, wilayah perairan juga sering mengalami gangguan. Gangguan itu berupa masuknya kapal-kapal asing ke dalam ranah perairan Indonesia untuk mengeksploitasi sumber daya perikanan. Pengamanan wilayah perairan yang masih kurang masiv ini mengakibatkan Indonesia menjadi dirugikan. Sisi teknologi perkapalan Indonesia yang kurang canggih juga menyebabkan Indonesia tertinggal dalam bidang kelautan. Dari kendala-kendala yang dialami, Indonesia tentunya membutuhkan kualitas sumber daya manusia tinggi sehingga mampu melakukan perubahan. Perubahan-perubahan tersebut tentu membutuhkan proses. Oleh karena itu, pemerintah juga harus siap berbenah dalam mengembangkan bidang kelautan dengan peningkatan sarana dan prasarana yang menjurus kepada kelautan, seperti sekolah kelautan, pendidikan maritime, dan sebagainya. Inilah yang menjadi kunci bagi pengembangan di dalam sector kelautan.


     [1] Mochtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut. Jakarta: Binacipta. 1978. Hlm. 26

     [2] Bantarto Bandoro dkk., Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies. 1995. Hlm. 1196

    [3] Ibid, Hlm. 1197

     [4] Negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau. Istilah dari negara kepulauan dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai “archipelago state”. Kepulauan itu membentuk suatu gugusan pulau. Gugusan itu terdiri dari berbagai pulau yang memiliki keeratan satu sama lain sehingga keeratan itu membentuk kesatuan geografi, ekonomi, dan politik. Hal ini dpat dilihat di laporan akhir  Dewan Kelautan Indonesia, Evaluasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia. Hlm. 9

      [5] Istilah politik Bebas aktif merupakan ciri khas politik luar negeri Indonesia. politik ini mendasarkan kepada perjuangan akan kepentingan negara Indonesia. Ciri-ciri politik ini adalah bebas dan aktif, antikolonialisme dan antiimperialisme, mengabdi kepada kepentingan nasional, dan demokratis. Ciri ini dapat dilihat di M. Sabir, Politik Bebas Aktif. Jakarta: CV Haji Masagung. 1987. Hlm. 19

     [6] Ibid, Hlm. 143-144

     [7] Mochtar Kusumaatmadja, op. cit. Hlm. 29

     [8] Bantarto Bandoro dkk., op. cit. Hlm. 1198

     [9] Dewan Kelautan Indonesia, op. cit. Hlm. 23

     [10] Ibid, Hlm. 29

     [11] Ibid, Hlm. 33

     [12] Ibid, Hlm. 39

DAFTAR PUSTAKA

Bandoro, Bantarto dkk.  1995.Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia. Jakarta:    Centre for Strategic and International Studies.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. Bunga Rampai Hukum Laut. Jakarta: Binacipta.

Sabir, Muhammad. 1987. Politik Bebas Aktif. Jakarta: CV Haji Masagung.

Laporan

Dewan Kelautan Indonesia, Evaluasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi Hukum        Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia.

 
Leave a comment

Posted by on April 8, 2012 in Maritim

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: